you're reading...
TENTANG KAMI

PERNIKAHAN ANAK MASIH BIASA, MESKIPUN ADA LARANGAN PENGADILAN DI INDONESIA

peris1

Ketika orang tuanya membawanya pulang dari sekolah, Dewi yang berusia 14 tahun, bukan nama sebenarnya, memiliki kejutan dalam hidupnya.

Seorang pria dewasa, yang kemudian terungkap sebagai duda dengan anak-anak, telah menunggu di balik pintu rumahnya untuk satu tujuan yakni menikahinya.

Saya sangat terpukul saat itu. Saya masih ingin pergi ke sekolah dan melihat teman-teman saya. Tetapi orang tua saya mengatakan bahwa pernikahan dapat membantu ekonomi keluarga. Jadi, saya tidak bisa mengatakan tidak, katanya.

Ketika ia masih di bawah umur, orang tuanya dan calon suaminya segera merapikan dokumen yang diperlukan dengan mengubah tanggal lahirnya dengan bantuan calo setempat. Tetapi suaminya segera menjadi kasar, menjadi marah dan melempar perabot setiap kali dia marah. Dia juga lalai untuk mendukungnya secara finansial. Mereka bercerai setelah enam bulan menikah.

Sekarang berusia 40 tahun, Dewi adalah satu dari ribuan wanita di Indonesia yang dipaksa menikah. Menurut laporan Statistik Indonesia (BPS) pada tahun 2015, satu dari setiap empat wanita yang menikah berusia 20 hingga 24 menikah sebelum berusia 18 tahun.

Terdorong oleh pengalaman mengerikannya, Dewi dan dua korban pernikahan anak lainnya mengajukan tuntutan hukum hampir tiga dekade setelah perceraian Dewi. Mereka menentang undang-undang pernikahan tahun 1974, yang katanya diskriminatif terhadap perempuan.

Batas usia menikah untuk laki-laki adalah 19 dan 16 untuk perempuan, bertentangan dengan undang-undang tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mendefinisikan anak-anak sebagai “lebih muda dari 18 tahun”.

Pada akhirnya, pihak Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan tuntutan Dewi pada bulan Desember dengan memerintahkan anggota parlemen untuk merevisi batas usia dalam tiga tahun ke depan.

Pejabat pemerintah meyakinkan dalam sebuah diskusi tentang pernikahan anak pada hari Senin bahwa masalah itu akan segera diatasi tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang rencana tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi telah mendorong Amran Suadi, kepala kamar urusan agama Mahkamah Agung, untuk merumuskan peraturan yang lebih jelas bagi hakim pengadilan agama untuk memberikan pengecualian untuk pernikahan yang melibatkan anak-anak. Para kritikus mengkritiknya sebagai celah untuk pernikahan anak.

Hakim juga akan diajarkan psikologi di balik perkembangan anak sehingga mereka dapat membuat putusan yang lebih baik saat memberikan pengecualian, kata Amran.

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

Advertisements
%d bloggers like this: